"Langkah-langkah Mengjahit Akta PPAT"
Perbedaan PPAT dan Notaris
Masih ada beberapa orang mengira notaris adalah PPAT dan sebaliknya. Biar tidak salah lagi, kenali perbedaan keduanya.
Pengertian Dasar
Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk mengurus berbagai macam akta otentik, otomatis cakupannya lebih luas. Sementara PPAT hanyalah spesialis yang mengurus tanah.
Cakupan Wilayah
Cakupan wilayah notaris meluas hingga satu wilayah provinsi. Sebaliknya, wilayah PPAT hanya mencakup domisili (Kabupaten/Kotamadya) yang sudah ditentukan. PPAT tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas di luar domisili.
Pernyataan atas cakupan wilayah PPAT disebutkan dalam Peraturan Pemerintah 37/1998 Pasal 12 ayat 1.
Proses Pelantikan
Masih ingat? PPAT dilantik oleh BPN, kalau notaris dilantik oleh Departemen Hak dan Asasi Manusia. Di samping perbedaan proses pelantikannya, PPAT dan notaris mempunyai perbedaan lain.
Rangkap Pekerjaan
Yaitu pekerjaan notaris tidak dapat dirangkap oleh camat setempat, sedangkan tugas PPAT bisa.
Dasar Hukum
Satu perbedaan lainnya, notaris mempunyai dasar hukum yang terkandung dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2016.
Baca Juga New Normal, Inikah Titik Terendah Harga Properti?Untuk dasar hukum PPAT dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2016 Nomor 24 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Intinya, notaris dan PPAT adalah pejabat umum yang sama-sama bertanggung jawab atas pembuatan akta-akta otentik, namun kewenangan satu dengan yang lain tidak sama.
Pertanyaan-pertanyaan seputar AJB
Berikut ini sejumlah pertanyaan yang perlu kamu ketahui tentang AJB.
Akta Jual Beli atau AJB adalah dokumen penting yang berisikan kesepakatan perjanjian peralihan hak milik atas tanah atau rumah dari pemilik lama ke pemilik yang baru.
Dokumen ini menjadi salah satu syarat sah kepemilikan atas properti.
Kepengurusan pembuatannya harus dilakukan di pihak yang berwenang yaitu kantor PPAT selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Akta Jual Beli yang tidak sah adalah yang proses pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jasa pembuatan Akta Jual Beli adalah tidak melebihi dari 1 persen nilai transaksi atau harga rumah.
Jadi, misal harga tanah Rp100 juta, maka pihak pembeli maupun penjual harus membayar ke PPAT tidak lebih dari Rp1 juta.
Kode Etik PPAT
Hampir semua profesi dan pekerjaan tentu mempunyai kode etik yang patut diaplikasikan selama menjalankan tugas. Kode etik juga berlaku untuk profesi ini, PPAT diwajibkan untuk menerapkan kode etik.
Tujuannya untuk menghindari risiko tumpang tindih antara wewenang dan tugas, serta memastikan agar pekerjaan sejalan dengan hukum yang berlaku.
Dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 terkandung penjelasan mengenai kode etik PPAT.
Singkatnya, dalam peraturan tersebut berisi tentang wewenang seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam bertindak, serta aturan terkait hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh PPAT selama menjabat.
Tags: jahit cara
